Desakan untuk Keamanan WNI di Tengah Ketegangan Regional(monitorindonesia.com)
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk segera menyusun dan mengimplementasikan skema penyelamatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Desakan ini muncul menyusul serangan Israel yang menargetkan wilayah Iran, yang berpotensi membahayakan keselamatan WNI di sana. Rizki menekankan pentingnya komunikasi intens antara Kemlu dan KBRI Teheran untuk memastikan keselamatan warganya. "Kami meminta agar Kemlu dan KBRI Teheran untuk melakukan komunikasi intens terkait alternatif rencana yang kiranya diperlukan untuk selamatkan WNI di Iran," ujar Rizki Natakusumah kepada wartawan pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Pemetaan Komunitas WNI dan Kolaborasi dengan Organisasi Sosial
Rizki juga menekankan pentingnya pemetaan komunitas WNI yang berada di Iran, terutama di Teheran dan daerah-daerah rawan lainnya. Ia menyarankan agar organisasi mahasiswa seperti Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan komunitas sosial Indonesia lainnya dilibatkan dalam proses pendataan dan komunikasi. "Organisasi mahasiswa seperti Persatuan Pelajar Indonesia atau komunitas sosial Indonesia lainnya bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan komunikasi yang lancar," tambah Rizki.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan data dan memastikan bahwa setiap WNI yang berada di wilayah rawan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tepat.
Koordinasi dengan Negara Tetangga dan Kesiapsiagaan KBRI
Selain itu, Rizki juga meminta agar perwakilan pemerintah Indonesia di negara-negara tetangga Iran meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Ia menyarankan agar KBRI di negara-negara tersebut dapat berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memfasilitasi evakuasi atau perlindungan bagi WNI yang mungkin terdampak situasi di Iran. "Kami juga meminta agar KBRI Teheran memetakan komunitas Indonesia di sana agar tidak ada kesalahan data dan informasi mengenai keberadaan WNI di sana," tambah Rizki.